Islam memandang bahwa judi adalah budaya jahiliyah yang secara mutlak harus dihindari atau ditinggalkan. Di samping itu, maraknya peredaran judi online disebabkan oleh kurangnya keseriusan pengawasan dan penegakan hukum dari pihak terkait. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyebutkan modus ajakan melalui pesan singkat ini merupakan modus baru yang dilakukan oleh operator judi online tersebut. Pada 2017, PPATK mencatat nilai transaksi perjudian online mencapai lebih dari Rp2 triliun, meningkat menjadi lebih dari Rp3,5 triliun pada 2018, dan lebih dari Rp6 triliun pada 2019. Harapan besar yang kandas pun dirasakan oleh Acoy, bukan nama sebenarnya. Dengan fenomena tersebut, judi online telah menjadi realitas di masyarakat luas.<\/p>\n
<\/p>\n
Oleh karena itu pemerintah melalui Kominfo diharapkan berperan dalam melakukan pemberantasan pada konten terlarang ini. Suami yang kecanduan judi online sering menghabiskan banyak waktu di depan layar komputer atau ponsel untuk berjudi. Bahkan mereka masih menyempatkan diri untuk bermain HP di waktu yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Inimenunjukkan bahwa pelaku industri keuangan, termasuk penyedia e-walletdan lembaga keuangan, memiliki tanggung jawab untuk membatasi akses keuanganuntuk judi online. Platformmedia sosial memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi konten judi onlinedi kanal mereka. Perusahaan teknologi harus memperketat kebijakan komunitasmereka dan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang melanggar. Ini termasukmencegah promosi judi online dan memastikan bahwa konten tersebut tidakmudah diakses oleh pengguna, terutama anak-anak dan remaja. Denganhampir 80% masyarakat berpotensi terpengaruh, Indonesia kini menghadapi kondisidarurat judi online. Dampaknya tidak hanya pada keuangan individu,tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat.<\/p>\n
<\/p>\n